Berita

Kuliah Umum oleh Mantan Wali Kota Makassar, Amirudin Maula

Posted in Yapti on Mar 31, 2012


Kuliah umum Kampus YAPTI kembali digelar 15 November 2011. Kali ini, seperti bobot yang diharapkan mahasiswa, kuliah umum dibawakan oleh mantan Wali Kota Makassar DR. Drs. H. Baso Amiruddin Maula, SH., MH., Msi.

Berlangsung di halaman kampus yang rindang, seperti biasanya, gaya dan penampilan Bp. Amiruddin Maula yang tenang dengan intonasi suara yang jelas dan tertata baik, membuat kuliah umum tersebut menjadi lain.

Berikut adalah tulisan hasil pemikiran yang beliau buat, untuk dibagikan kepada mahasiswa peserta kuliah umum:

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Di Indonesia sejak awal reformasi, telah tampak adanya perubahaan mendasar dalam kehidupan bernegara sebagai suatu fenomena gerakan rakyat untuk keluar dari suatu sistem pemerintahan yang otoriter menuju demokratisasi pemerintahan. Gerakan politik rakyat yang gegap gempita menuntut reformasi sejak tahun 1997 itu, telah berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah berkuasa selama 33 tahun yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Prof.Dr.B.J.Habibie sebagai Presiden. Turunnya Soeharto dari kursi Presiden yang diartikan sebagai jatuhnya rezim otoriter pemerintahan Orde Baru, dan pengangkatan Wakil Presiden Prof.Dr.B.J. Habibie sebagai Presiden dipandang sebagai priode transisi politik yang telah melahirkan peluang terjadinya reformasi disegala bidang menuju terwujudnya kehidupan demokrasi dalam bernegara. Memasuki tahun 1998, pengembangan pemerintahan yang demokratis telah menjadi agenda utama dalam transisi politik seiring dengan terlaksananya Pemilihan Umum yang jujur dan adil yang berlangsung secara bebas dan rahasia pada tahun 1999, pengembangan pemerintahan yang demokratis telah menjadi agenda utama yang jujur dan adil yang berlangsung secara bebas dan rahasia pada tahun 1999, diikuti dengan sidang Sidang Umum MPR untuk memilih dan mengangkat Presiden / Wakil Presiden RI menggantikan pemerintahan transisi yang tercitrakan masih bagian dari rezim otoriter Orde Baru.

Tidak ada seorangpun, tidak terkecuali penguasa Negara yang kebal terhadap hukum

Apa yang dialami pemerintahan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dipaksa turun dari jabatannya pada tahun 1997 adalah suatu fakta sejarah bahwa pemerintahan yang otoriter akan semakin tidak disukai oleh rakyat yang mendambakan pemenuhan hak-haknya secara demokratis. Kejadian di Indonesia 14 tahun silam, kini juga terjadi di Mesir yang juga dipimpin oleh seorang Presiden yang telah memangku jabatannya delama lebih 30 tahun, dimana rakyat menuntut adanya perubahan dan berharap pemerintahan lebih demokratis. Seperti teori domino, tuntutan mundur terhadap Presiden Housni Mubarak di Mesir oleh rakyatnya, juga menimbulkan hal yang sama bagi Negara lainnya di Timur Tengah seoerti Yaman, Yordania, kemudian Iran dan Libya, kini semua rakyatnya bergolak menuntut reformasi pemerintahan di negaranya. Fenomeno ini membuktikan bahwa tuntutan demokratisasi pemerintahan dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia telah menjadi issu global yang tak terbendung, dan harus direspon sebagai kebutuhan kekinian dalam era millenium sebagai pertanda bergeraknya peradaban manusia secara dinamis dan mendunia, terlebih lagi dengan semakin berkembangnya arus informasi yang mampu menembus ruang tanpa batas dunia maya dalam waktu yang sangat cepat.

Fukuyama berpandangan bahwa menyaksikan jalannya berbagai peristiwa yang terjadi selama satu dekade silam atau lebih, rasanya sulit untuk mengelak bahwa ada sesuatu yang sangat mendasar yang terjadi dalam sejarah dunia. (Francais Fukuyama, 2005:1). Setelah berakhirnya perang dingin dan ambruknya Uni Soviet menurut Rose bahwa keadaan itu telah mengantar kita pada era baru politik internasional, yang disebut oleh Francis Fukuyama sebagai akhir sejarah, yaitu memuncaknya evolusi idiologis umat manusia, dimana perdebatan tentang bentuk ideal pemerintahan telah selesai, yang dimenangkan oleh demokrasi liberal (Gideon Rose, 2005:ix). Kini dunia tidak mengenal lagi ideologi sosialis atau komunis dengan kecenderungan menampilkan ciri pemerintahan yang bersifat masif dan totaliter, tetapi seolah masyarakat dunia kini menyongsong kehidupan baru yang bersifat demokratis yang memberikan penghargaan tinggi bagi hak-hak individual dalam tatanan kehidupan bersama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pola lama penyelenggaraan pemerintahan kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah

Indonesia Sebagai Negara Hukum Salah satu asas penting dari Negara hukum adalah asas legalitas, yang substansinya menghendaki bahwa setiap tindakan badan/ pejabat administrasi harus berdasarkan undang-undang. Jadi tanpa dasar undang-undang maka badan/pejabat administrasi Negara tidak berwewenang melakukan sesuatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Asas legalitas, berkaitan dengan konsep Negara hukum.

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk perundang-undangan mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, yang substansinya membela kepentingan rakyat. Selain itu, gagasan Negara hukum juga menuntut agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang, dan memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Dengan demikian maka asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dengan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip monodualistis dimana keduanya adalah pilar-pilar yang bersifat konstitutif. (Nikmatul Huda (2003:4))

Dalam suatu negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, yang secara popular diungkapkan bahwa hukum adalah raja (the law is a king), sebaliknya dalam negara totaliter raja adalah hukum (the king is a law).

Ketetapan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dapat difahami maksudnya sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan menindas rakyat (abuse of power, abus de droit), sehingga konsekwensinya, semua orang harus tunduk dan sama kedudukannya didepan hukum yakni hukum yang adil. Tidak ada seorangpun, tidak terkecuali penguasa Negara yang kebal terhadap hukum.

Penafsiran yang cukup akuntabel atas ketetapan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, adalah sebagaimana pemahaman Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Indonesia (Maachtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan kosntitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi penyelenggaraan Negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of Law, and not of Man yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos (Jimly Assiddiqie :2010 :57).

Karena itu Fuady menyimpulkan bahwa yang dimaksud Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama, dan setiap orang, berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaaan yang rasional, tanpa memandang perbedaaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-haka rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis. (Munir Fuady, 1987 :37)

Gagasan Terwujudnya Pemerintahan yang Baik Gagasan untuk terwujudnya suatu pemerintahan yang baik telah dihembuskan pertama kali oleh David Osborne dan Ted Gaebler sejak tahun 1992 ketika meluncurkan buku Reinventing Goverment yang mengetengahkan argumentasi untuk consumer driven goverment dengan mengalihkan kendali dan pengawasan dari birokrasi kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat untuk peningkatan kinerja pemerintahan disertai dengan desakan untuk berubah seiring dengan berhembusnya tuntutan demokrasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. Tuntutan peningkatan kinerja pemerintah melalui debirokratisasi dan privatisasi fungsi-fungsi pemerintahan sesuai gagasan-gagasan Osborne dan Ted Gaebler yang popular dengan Reinventing Government, ternyata tidak hanya berhenti hanya sebatas itu, tetapi muncul kemudian tuntutan baru yang disebut Good Governance, yang cakupan pemberdayaannya tidak sebatas pada lingkup birokrasi saja, tetapi juga meliputi sektor swasta (privat sector) dan masyarakat madani (Civil Society).

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) telah menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, sebagai tuntutan masyarakat secara mendunia terhadap pemerintahannya dalam satu dasawarsa terakhir, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat dan semakin intensifnya pengaruh liberal yang telah menjadi isu global pasca berakhirnya perang dingin pada akhir tahun delapan puluhan. Pola lama penyelenggaran pemerintahan yang cenderung tidak demokratis telah mulai ditentang dan ditolak masyarakat yang menuntut perubahan kearah pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mengikut sertakan masyarakat dan tidak lagi menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton atau sebagai korban dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat absolute dan otoriter.

Konsep good governance berbeda dengan good government, oleh karena dalam konsep governance mencakup unsur pemerintah atau state, sektor dunia usaha atau privat sector, dan masyarakat madani atau civil society, yang saling berinteraksi secara setara dalam pengelolaan pemerintahan menurut fungsinya masing-masing. Pemerintah (state) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, dunia usaha (privat sector) menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedang masyarakat madani atau civil society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas, sedang dalam konsep good government lebih menitik beratkan pada kinerja administrasi negara dalam menjalankan asaz-asaz pemerintahan yang baik.

Negara (state) sebagai unsur governance di dalamnya termasuk lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta (privat sektor) meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain selaku pelaku pasar, yang sungguhpun ia sebagai bagian dari masyarakat tetapi mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik dan ekonomi yang dapat berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan penciptaan secara luas. Sedangkan masyarakat sipil (Civil Society) yang sering pula disebut sebagai masyarakat madani, terdiri dari individual dan kelompok baik itu terorganisir maupun tidak, yang secara riel berinteraksi secara social politik dan ekonomi dalam aturan formal maupun tidak formal.

Dalam berbagai literature banyak ditemukan pengertian dan penafsiran atas governance, seperti pengertian yang dimasyarakat oleh Bank Dunia (World Bank) yang menyebutkan sebagai the exercise of political power to manage a nation’s affairs atau dalam pengistilahan lain sebagaimana dalam publikasinya yang lain disebut sebagai the manner in which power is exercide in management of a country’s social and economic resources for development (Sudarmayanti : 2007) yang secara umum diartikan sebagai “ penggunaan kekuasaan politik untuk menyelenggarakan urusan-urusan Negara”, yang dalam pengertian ini mengandung makna yang institusi dalam arti yang seluas-luasnya dari berbagai institusi, baik itu dari pemerintahan maupun non pemerintah, berinteraksi dalam menyelenggarakan Negara. (Hidayat Nur Wahid : 2009). Rumusan yang lebih ekspansif datang dari UNDP (United Nation Development Program) mendifinisikannya sebagai “the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Kedua institusi keuangan tersebut sudah menyebutkan ciri-ciri dari Good Governance itu yakni mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggungjawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Untuk itu Good Governance menurut UNDP hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran dan mau melibatkan. Hal ini merupakan dasar dari tatanan masyarakat yang diidamkan, oleh karena pemerintah yang baik tidak akan pernah ada tanpa adanya masyarakat madani yang kuat. Keberadaan masyarakat madani adalah modal social (Social Capital) yang sangat diperlukan selain dalam bentuk uang, fisik dan modal atau sumber daya manusia itu sendiri. Sebaliknya modal sosial sebagai proses antar manusia yang membentuk jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial, serta kemampuan antar sesama stakeholder bagi keuntungan bersama, dipercaya mampu membangun masyarakat madani yang kuat dan berpengaruh langsung terhadap kemajuan perekonomian dan distribusi keuntungan dalam mensejahterakan rakyat. Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedang masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk dalam mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisapasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Salah satu tuntunan global yang menyertai pemerintahan dikelola secara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” adalah peningkatan kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang kini dikenal dengan istilah Good Goverenance. Di Indonesia sendiri hal in telah menjadi isu sentral yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut pengamatan Hadjon, Good Governance saat ini di Indonesia sudah sangat populer dan bagi yang tidak memahaminya dianggap ketinggalan zaman (Ateng Syarifuddin : 1994 :15).

Tuntutan gencar oleh masyarakat terhadap pemerintahan untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang menuntut adanya pelibatan secara luas dalam berpartisapasi bagi kemajuan bangsanya yang didorong oleh pengaruh globalisasi yang menjadikan Negara tanpa batas (boorder less), sehingga bukan hanya berpengaruh bagi penataan hukum bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menuntut adanya perubahan kultur pemerintahan dari budaya memerintah ke budaya memberdayakan. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, menurut Sedarmayanti, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh Pemerintahan dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Sedarmayanti 2003 :4).

Konsep good governance memerlukan pimpinan nasional yang memiliki dukungan legitimasi politik yang kuat, memiliki kharisma serta kemampuan manajerial untuk mengendalikan perubahan, yang tak terelakkan dalam era globalisasi saat in

Dari segi fungsional, aspek governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya, sehingga World Bank (2001) mengartikan kata governance sebagai “the way state power and law is used in managing economic and sosial resources for development of society”, yang kemudian disimpulkan oleh Sadu Wasistriono (2007 :54) bahwa governance itu adalah cara bagaimana kekuasaan dan hukum negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosialnya guna membangun masyrakat. Dan karena ia adalah cara maka sesungguhnya governance adalah tehnis menyelenggarakan pemerintahan dalam membangun.

Berdasarkan defenisi governance sebagaimana yang diperkenalkan UNDP, maka jelas bahwasanya governance didukung oleh tiga kaki (three legs), yakni politik, ekonomi dan administrasi yang disebut:

  1. Politik governance atau tata pemeritahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk informasi kebijakan publik, proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik itu dilakukan oleh birokrasi bersama-sama politisi dalam lembaga demokrasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah…
  2. Economic Governance atau tata pemerintahan di bidang ekonomi yang meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk menfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Sektor pemerintah dalam konsep ini diharapkan tidak terlampau banyak terjun langsung pada sektor ekonomi karena akan dapat menimbulkan distorsi mekanisme pasar.
  3. Administrative governance atau tata pemerintahan di bidang sektor admnistrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik (LAN & BPKP, 2000 : 5).

Oleh karena itu menurut UNDP governance atau tata kelola pemerintahan, memiliki tiga domain yaitu : Negara atau pemerintahan (state) sektor swasta atau dunia usaha (privat sector) dan masyarakat, yang biasa disebut masyarakat madani (civil society).

Ketiga domain atau unsur tersebut dalam berinteraksi bagi terwujudnya good governance memiliki kedudukan yang setara, dimana ketiganya berinteraksi secara proporsional sesuai dengan bidang tugas/aktivitas masing-masing. Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, dengan perannya masing-masing yakni sektor pemerintahan memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta berperan sebagai penggerak aktivitas di bidang ekonomi, sedang sektor masyarakat merupakan obyek sekaligus sebagai subyek dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena di dalam masyrakatlah terjadi interaksi dibidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Governance yang dijalankan oleh ketiga domain tersebut tidak boleh sekedar jalan, melainkan harus masuk kategori good (baik) sehingga perpaduan keduanya memunculkan kosa kata baru yaitu Good Governance yang dewasa ini menjadi sangat populer dikalangan administrasi, sehingga menjadi penting ditelaah seberapa jauh hal itu telah dijalankan, dan sebagaimana efektifitasnya terhadap pembangunan terlebih lagi bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai satu cara bagi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam membangun dan mensejahterakan masyrakat, maka diharapkan pemerintahan dapat melaksanakan kebijakan yang efektif, demokratis dan ber-akuntabilitas secara nyata. Pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi dinyatakan dengan mengatur hubungan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang dilakukan melalui 4 struktur komunikasi yang mendasar yaitu kewenangan hukum, legitimasi pemerintahan, representasi masyarakat dan akuntabilitas publik.

Hal tersebut tercermin dari masa sepuluh tahun terakhir dimana bangsa Indonesia telah melakukan beberapa perubahan besar dalam tata pemerintahan terutama desentralisasi dan demokratisasi yang pada akhirnya merubah sistem hukum dan pemerintahan di berbagai pelosok nusantara. Sungguhpun demikian, krisis multi dimensi yang masih tetap mendera, adalah bukti belum maksimalnya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penegakkan hukum dan pembangunan kesejahteraan rakyat sehingga pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, belum menampakkan cirinya sama sekali, kendatipun patut diapresiasi bahwa tekad seluruh elemen bangsa untuk terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis sebagai prasyarat terwujudnya Good Governance telah ditempuh melalui suatu perjuangan reformasi parlemen yang telah membuahkan dasar perubahan sebagaimana terlihat dalam TAP MPR RI No. XIIMPRI1999 dan Undang-undang no.28 Tahun 1999 yang masing masing menyebutkan tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyusul kemudian diadakannya tiga kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara, Hal tersebut menunjukkan kesungguhan bangsa untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan yang berbasis pada prinsip prinsip good governance. Ketegasan ini kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Inpres No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam Undang-undang no 28 tahun 1999 ditetapkan asas-asas umum tentang penyelenggaraan negara, meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Untuk dapat menelaah secara dalam kriteria kriteria dalam pemerintahan yang baik (Good Governance) maka 8 (delapan) prinsip sebagaimana yang diperkenalkan oleh World Bank yang kemudian dilengkapi oleh UNDP, menjadi 9 prinsip sebagai karakter dan Good Governance sebagai sebagai berikut: 1). Participation 2). Rule of law, 3). Transparancy, 4). Responsivevess, 5). Concencus Orientation, 6). Equity, 7). Effektiveness and efficiency, 8). Accountability, 9). Strategic vision,

Prinsip-prinsip dan Good Governance tersebut, oleh Sadu Wasistiono, (2007:57) dijelaskan sebagai berikut: 1). Partisipasi (Participation) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM, dan lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermamfaat. Partisipasi warga Negara dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dan tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan yaitu: a). ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan) b). ada keterlibatan secara emosional, c) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatannya.

2). Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, melainkan anarki. Tanpa penegakan hukum, orang akan secara bebas berusaha mencapai tujuannya sendin tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. OIeh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software) perangkat kerasnya (hardware) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (humanware).

3). Transparansi (Transparancy) Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat jaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi komunikasi dan informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dan proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana publik sampai pada tahap evaluasi.

4). Daya Tanggap (Responsiveneess) Sebagai konsekwensi logis dan keterbukaan maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan good governance perlu memiliki daya tangap terhadap keinginan maupun keluhan para pemangku kepentingan (stakeholder). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara priodik maka perlu dilakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen (customer satisfaction).

5). Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation) Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat pada dasarnya adalah aktivitas politik, yang berisi dua hal utama yaitu konflik dan consensus. Di dalam konsep good governance, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah bersama, Iebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Bagi bangsa Indoesia, konsensus bukanlah hal baru oleh karena nilal dasar falsafah Negara kita dalam pemecahan persoalan bangsa adalah melalui “musyawarah untuk mufakat”.

6). Keadilan (Equity) Melalui, pnnsip good governance, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda maka sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat seiring sejalan.

7). Keefektifan dan efisiensi (Effecytiveness and efficiency) Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dalam governance perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada pengelolaan sektor pelayanan publik oleh Negara, karena sektor ini pada umumnya menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Sehingga cenderung tidak efisien karena tidak adanya kompetisi.

8). Akuntabilitas (Accountability) Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggung jawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga pada para pemangku kepentingan (stake holder) . Secara teoritis, akuntabilitas itu sendiri dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu sebagai berikut: a). akuntabilitas organisasional administrative, b) akuntabiliitas legal, c). akuntabilitas politik, d) akuntabilitas profesional, e). akuntabilitas moral,

9). Visi Strategis (Strategic Vision) Dalam era perubahan secara dinamis seperti sekarang ini, setiap domain dalam good governance perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam mi maka suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketertinggalan. Visi itu sendiri dapat dibedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antara 20 sampai 25 tahun (satu generasi) serta visi jangka pendek (short term vision) yaitu visi yang berjangka waktu sekitar lima tahun. Kesembilan prinsip atau karakter dan good governance sebagaimana diperkenalkan oleh UNDP, sifatnya saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.

Pada Negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, dimana sector swasta dan sektor masyarakat relative belum maju, maka sektor pemerintah memegang peranan yang sangat menentukan. Sektor pemerintah harus bertindak sebagai promotor pembangunan, yang pada saatnya nanti apabila sector swasta dan sektor masyarakat sudah semakin maju berkat pembangunan, maka peranan sector pemerintah akan berkurang secara bertahap. Tarik menarik peranan antara sector pemerintah dengan sector swasta dan sector masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan berbagai ketegangan sosial.

Untuk itulah konsep good governance memerlukan pimpinan nasional yang memiliki dukungan legitimasi politik yang kuat, memiliki kharisma serta kemampuan manajerial untuk mengendalikan perubahan, yang tak terelakkan dalam era globalisasi saat ini.

Good Governance, sebagai sarana Demokrasi. Telah dikemukan dalam uraian sebelumnya, bahwasanya paradigma good governance memiliki tiga kaki atau tiga domain yang terlibat di dalamnya, sehingga untuk terwujudnya good governance oleh ketiga domain tersebut, diperlukan adanya pembagian peran yang jelas dan mereka masing-masing. Apabila selama ini sumber-sumber kewenangan terpusat hanya pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang mewakili Negara (state), maka secara gradual perlu dilakukan transfer kewenangan dan tanggung jawab kepada institusi di luar pemerintah, baik kepada pemerintahan di tingkat bawahan dalam bentuk desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab untuk dikelola secara otonom. Maupun penyerahan pengelolaan pelayanan umum terhadap sektor swasta, melalui kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang melakukan pelayanan public atau melalui kerjasama baik dalam permodalan maupun dalam pengelolaannya. Dengan demikian maka sesungguhnya kebijakan desentaralisasi dan otonomi daerah serta privatisasi BUMN seperti halnya yang dianut oleh Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar sebagai konstitusi Negara, telah sejalan dengan kebutuhan penerapan konsep good governance sebagai salah satu sarana demokratisasi pemerintahan bagi usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan bangsa yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem Negara demokrasi. Hanya saja perlu konsistensi dan evaluasi secara berlanjut, agar aspek manfaat benar-benar dapat terwujud sehingga pemerintahan dapat terselenggara acara efisien dan efektif disatu sisi, dan peran masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi bagi kepentingan kesejahteraan secara luas dapat juga berjalan baik dan produktif. Oleh sebab itu kebijaksanaan desentralisai, otonomi dan privatisasi dimaksud, semestinya dapat mewujudkan dua tujuan utama, yaitu tujuan politiknya adalah terpenuhinya hak-hak politik masyarakat secara demokratis, dan tujuan administratifnya adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional baik dalam perspektif ekonomi maupun sosial politik.

Dalam hubungannya dengan good governance, maka nampak adanya benang merah yang jelas antar keduanya, oleh karena desentralisasi, otonomi daerah serta privatisasi pelayanan sektor-sektor publik, mencerminkan kebijakan demokratisasi pemerintahan sementara good governance juga sesungguhnya instrumen untuk mengelola pemerintahan secara demokratis agar kewenangan tidak hanya berlumpu pada state dalam hal ini pemenntah, tetapi membuka wang partisipasi masyarakat, baik itu dunia usaha (privat sector), maupun masyarakat madani (civil society) dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dan sosial bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penutup Demokratisasi pemerintahan telah menjadi isu global yang telah tidak terbendung lagi. Makna paling dasar dari kata demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga segala bentuk kekuasaan yang tidak bersumber dan rakyat seperti monarki (kekuasaan satu orang), aristokrasi (kekuasaan orang yang terbaik) dan oligarki (kekuasaan ada pada sebagian orang), ditentang dan dituntut untuk berubah dengan mengembalikan kekuasaan itu kepada rakyat sebagaimana disebut dengan sistem demokrasi. Dalam dunia modern ketika ukuran sebuah Negara tidak memungkinkan terlaksananya demokrasi secara langsung (rakyat yang berkuasa) maka kekuasaan rakyat dilakukan melalui sistem perwakilan untuk menyelenggarakan jabatan publik, sehingga dalam sistem demokrasi modern, pemilihan wakil rakyat dan pejabat publik Iainnya adalah mekanisme utama, dalam hal mana rakyat menjalankan kekuasaannya melalui penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara langsung, bebas dan rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan adil. Untuk itulah maka good governance mensyaratkan pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan hukum, bersifat transparan dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi yang menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan, menjadi sarana bagi terwujudnya demokratisasi pemerintahan yang bermaknakan bahwa pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. [Y]

DAFTAR PUSTAKA Achmad Ruslan , 2011 Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Kehidupan Negara, Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 12 April 2011 di Makassar. Aminuddin Ilmar, 2007 Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Demokratisasi Pemerintahan. Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 6 Juni 2007 di Makassar. Azhary, 1995 Negara Hukum Indonesia, UI-Press : Jakarta Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997 Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung. Chandra , E dkk 2003. Membangun Forum Warqa, Implementasi partisipasi dan Pengauatan Masyarakat Sipil, yayasan AKATIGA, Bandung. Dwipyana AA, GN An dan Sutoyo (d) 2003. Membangun Good Governance di Desa, IRE Press, Yogyakarta Francis Fukuyama, 2005 The End Of History? The National Interes, Amerika Dan Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Hans Kelsen, 1945 General Theory of Law and State, Russel & Russel : New York. Hendra Nurtjahyo, 2005, FilsafatDemokrasi, PSHTN FH-UI : Jakarta. Jimly Asshiddiqie 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana Ilmu Pelopor: Jakarta, Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT.Bhuana IImu Pelopor: Jakarta, Kusuma N. dan Fitria Agustina, 2003 Gelombang Perlawanan Rakyat, INSIST Press : Yogyakarta.

Kategori

Agenda

AGENDA LAIN

Yapti